Akuntabilitas Pelayanan Publik

Memperingati Hari Kesehatan Dunia 7 April 2014: Pemerintah Belum Memenuhi Hak Kesehatan Warga

Hari kesehatan dunia (world health day) yang diperingati di seluruh dunia setiap tanggal 7 April menyisakan pertanyaan penting terkait dengan tata kelola pemerintahan (governance) yaitu, sudahkah negara Indonesia yang bercorak negara kesejahteraan (welfare state) memenuhi hak kesehatan atas warga negaranya? Pemerintah selama ini memang banyak menggulirkan program kesehatan, baik dalam bentuk pengobatan murah dan gratis

Diseminasi CRC Kabupaten Ngada

crc-law

Pada 20 Maret 2014 Indonesia Lawyers Club Tampil di Bajawa Ngada. Diskusi yang sangat luar biasa ini memang bukan ILC sungguhan, tetap Acara Diseminasi hasil CRC Kab. Ngada dimoderatori oleh Wilbo Ngiso Rato, Kepala Bidang STAPEN pada BAPPEDA Ngada ini memang dikemas selayaknya ILC. Acara diseminasi yang dibuka oleh Assisten I ini dihadiri oleh para

Kesetaraan Gender dalam UU Desa Perlu Diperhatikan

Setiap tahun, tanggal 8 Maret dirayakan sebagai Hari Perempuan Internasional untuk memperingati keberhasilan kaum perempuan di bidang ekonomi, politik dan sosial. Isu kesetaraan gender dan keberhasilan perempuan di bidang ekonomi politik dan sosial saat ini, khususnya di negara maju, sudah meningkatkan kesejahteraan perempuan di seluruh dunia. Bagaimana dengan kesejahteraan perempuan di Indonesia? Untuk wilayah perkotaan

Mekanisme Komplain Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Masyarakat

mk3

Buku ini ditulis untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang mekanisme komplain pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat. UU Nomor 25 Tahun 2009 memberikan ruang lebih bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Link Download Mekanisme Komplain Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Masyarakat via google drive klik di sini Dalam penjelasannya penulis mengetengahkan pelayanan publik di era

Akuntabilitas Sosial akan Dorong Peningkatan Pelayanan Publik

Awal pekan keempat Januari 2014, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menyampaikan bahwa masih ada sekitar 449 pemerintah kabupaten/kota yang akuntabilitas kinerja pelayanan publiknya berada di bawah kategori baik. Asisten Deputi Sistem Evaluasi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPAN-RB, Gatot Sugiarto mengungkapkan, dari hasil evaluasi atas seluruh pemerintah kabupaten/kota seluruh Indonesia pada